Senin, 02 Februari 2015

Nobar dan Diskusi Film "Senyap"

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Lampung pada hari Kamis, 15 Januari 2015 mengadakan nonton bersama dan diskusi sebuah film dokumenter yang baru-baru ini sedang menjadi perbincangan dalam permaslahan hak asasi manusia di Indonesia. Ya Film dokumenter yang ditonton puluhan kader KAMMI Lampung itu berjudul “The Look Of Silence” atau “Senyap”. Film karya Joshua Oppenheimer mengkisahkan para pelaku genosida (pembantaian besar-besaran terhadap suku,bangsa, ataupun kelompok tertentu) di Indonesia, satu keluarga penyintas (korban yang selamat dari musibah atau bencana genosida) mendapatkan informasi mengenai bagaimana anak mereka dibunuh dan siapa yang membunuhnya setelah sejarah misteri kematian anaknya terkubur bersama peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau biasa kita sebut dengan G30SPKI 1965. Adik bungsu korban bertekad untuk memecah belenggu kesenyapan dan ketakutan yang menyelimuti kehidupan para korban, dan kemudian mendatangi mereka yang bertanggungjawab dan terlibat atas pembunuhan kakaknya yang selama ini hidup berdampingan.
Film yang berdurasi  1 Jam 39 menit 11 detik ini dilanjutkan dengan diskusi peserta nonton bareng selain memberikan informasi baru juga memunculkan beberapa tanggapan. Beberapa tanggapan yang menjadi catatan setelah menonton film ini adalah sebagai berikut :
1.    Film ini kembali menegasikan Pemberontakan G30SPKI yang berujung pada genosida penganut faham komunis di Indonesia yang pada waktu itu menghilangkan nyawa kurang lebih berjumlah 3,5 juta jiwa manusia adalah sebuah konspirasi yang menjadi mesteri sampai dengan hari ini. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 kami melihatnya lebih kepada konflik politik yang berlarut-larut, yang menyeret rakyat dalam lubang gelap yang menakutkan dan meyengsarakan.
2.    Penjagal atau Pelaku genosida adalah merupakan orang-orang yang sebelumnya hidup berdampingan dengan korban, akan tetapi berubah menjadi penjagal setelah diputus oleh pemerintah bahwa PKI telah melakukan pemberontakan. Kami berpendapat bahwa peristiwa ini  bermula dari sebuah konflik politik antara militer pada waktu itu dengan PKI. Konflik justru bergeser seolah-olah merupakan konflik sosial atau konflik horizontal yaitu antara rakyat dan rakyat itu sendiri. Dengan berbagai macam tuduhan menjadikan PKI bukan hanya musuh pemerintah akan tetapi PKI adalah musuh rakyat, sehingga konflik sosial dengan ditandai dengan penghakiman secara brutal oleh masa sudah tidak bisa dihindari.
Sejarah lagi-lagi menujukkan bahwa konflik politik yang terjadi sering mengorbankan rakyat yang tidak berdosa, menyeret serta mengadu domba rakyat sehingga saling membenci satu dengan yang lainnya. Egoisme para elit politik untuk mencari keuntungan sering menghalalkan berbagai cara untuk yang mengorbankan simpati public. Cara yang sering dan lazim digunakan adalah dengan mendeklarasikan peperangan atau konflik horizontal seperti yang terjadi pada peristiwa tahun 1965. Hal serupa juga terjadi diberbagai Negara seperti konflik semenajung korea, konflik Korea Utara dan Korea Selatan yang kami menilainya adalah pertarungan elit politik bukan pertarungan rakyat. Rakyat merasakan kehilangan dan terpisah dengan sanak familinya karna peperangan disemananjung korea yang tidak kunjung usai.
Oleh sebab itu perlu dan kami merasa untuk diwaspadai pada saat ini adalah konflik sosial yang terjadi dan menjadi rutinitas di Indonesia khususnya provinsi Lampung. Multikultural selain menjadi keuntungan kekayaan budaya juga menjadi boomerang terciptanya konflik sosial/horizontal antara rakyat, seperti yang terjadi di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Mesuji, dll. Perbedaan suku, bangsa, serta agama sangat rentan dan mudah untuk diprofokasi sehingga pecahnya konflik sosial/horizontal adalah sebuah keniscayaan. Peristiwa 1965 cukuplah menjadi sejarah kelam Indonesia dan jangan sampai terulang lagi hanya karna masyarakat terprofokasi oleh kepentingan elit politik. Rakyat jangan mudah terprofokasi hal-hal yang dapat melahirkan konflik sosial, memecah persatuan dan kesatun rakyat itu sendiri. Bisa jadi konflik sosial yang terjadi di Indonesia khususnya di Propinsi lampung merupakan konflik yang direkayasa yang bermula dari konflik politik.
Oleh karenanya juga kami menilai kesadaran dan kedewasan berpolitik harus terus didorong bukan untuk melegitimasi perbedaan akan tetapi sebagai bentuk kewajiban rakyat dalam sebuah Negara demokrasi untuk menentukan pemimpin yang adil dan dapat mensejahterakan rakyatnya.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Daftar Blog Saya